Liputan6.com, Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqqie, Ahad (31/10), minta Kejaksaan Agung melakukan pertemuan dengan DPR. Menurut undang-undang kejaksaan, Jaksa Agung berwenang mendeponering kasus setelah melibatkan lembaga tinggi negara lainnya. Jimly mengatakan, deponering sudah tepat, namun prosedur tetap harus dilaksanakan.
Seperti telah diberitakan, Kejaksaan Agung akhirnya memutuskan deponering atau pengesampingan perkara atas kasus dua pimpinan KPK Bibit-Chandra. Opsi tersebut mencul setelah Mahkamah Agung menolak usulan peninjauan kembali kasus ini [baca: Alasan Kejaksaan Pilih Deponering]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar